Wakil Ketua DPR Pramono Anung (kiri) dan peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, berbicara dalam diskusi "Menimbang Efektivitas Pemerintahan" di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (3/3). Diskusi tersebut membahas kondisi politik dan efektivitas pemerintahan.
Kisruh koalisi partai pendukung pemerintah dan wacana perombakan kabinet (reshuffle) dinilai terlalu berlarut-larut. Hiruk-pikuk koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan elite pemerintahan saat ini cenderung tidak berkaitan langsung dengan beragam persoalan bangsa yang dihadapi masyarakat. Karena itu, sepatutnya Presiden ambil putusan tegas.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perombakan (penyegaran) kabinet. ”Saya rasa perlu dan ini saat yang tepat untuk melakukan reshuffle atau penyegaran di kabinet,” kata Hayono, Kamis (3/3). ”Yang tahu persis kapan saatnya itu Presiden. Tapi, yang jelas jangan sampai politicking mendominasi dan bahkan mengganggu kinerja pemerintah,” lanjutnya.
Desakan agar Presiden segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan kemelut koalisi dan reshuffle juga mengemuka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Maruarar Sirait menyatakan, Presiden Yudhoyono tak perlu ragu merombak koalisi atau kabinet.
Kalaupun dikeluarkan dari koalisi, tak serta-merta Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera akan bergabung menjadi partai oposisi bersama PDI-P. Hal itu mengingat basis ideologi mereka berbeda dengan PDI-P.
”Presiden seharusnya bisa tegas mengatakan, ada atau tidak perombakan kabinet ataupun koalisi. Jangan terus melakukan evaluasi, tapi tidak ada ujungnya. Begitu banyak masalah bangsa dan jangan sampai Presiden justru terbebani dengan persoalan koalisinya,” kata Maruarar.
Hayono meyakini, evaluasi yang dilakukan Presiden mempertimbangkan kepentingan nasional, bukan semata-mata kepentingan partai atau Sekretariat Gabungan. ”Pada saatnya nanti, apa pun keputusan Presiden dalam penyegaran kabinet, sudah pasti diarahkan bagi kepentingan nasional dengan kehadiran pemerintahan yang efektif,” katanya.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti berharap Presiden bersikap lebih tegas soal koalisi. ”Sekarang semua tergantung dari Yudhoyono karena beliaulah pemimpin Sekretariat Gabungan koalisi yang sekaligus Presiden RI,” katanya.
Secara terpisah, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan, nasib koalisi sejumlah partai yang mendukung pemerintahan saat ini tergantung dari keputusan Presiden. ”Semuanya terserah apa kata Yudhoyono. Beliau juga punya hak prerogatif untuk reshuffle kabinet,” kata Luthfi, di Jakarta, Kamis. ”Kami berusaha memahami, mempelajari apa mau Presiden. Apa yang beliau inginkan?” ujarnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, Partai Golkar tetap komit mendukung Presiden Yudhoyono sampai 2014. Namun, Partai Golkar berupaya memosisikan diri sebagai kekuatan kritis dan menyuarakan aspirasi rakyat. Menurut Akbar, Partai Golkar tidak takut apabila Presiden Yudhoyono memutuskan mendepaknya. (INA/WHY/IAM/NTA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar