Pengalaman Partai Politik dari pemilu ke pemilu

Pengalaman Partai Politik dari pemilu ke pemilu

Awal berdirinya partai-partai politik di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, akan tetapi dalam pembahasan ini akan dimulai pasca proklamasi kemerdekaan. Karena sebelum kemerdekaan partai-partai politik berdiri bukan menjadi peserta pemilu tetapi merupakan bagian dari kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian menduduki perwakilan pribumi di Volkstraad yang ketuanya tetap dipegang pihak penjajah. Volkstraad juga bukan lembaga politik sebagaimana lembaga legislatif, tetapi seperti lembaga legislatif karena tidak memiliki fungsi dan hak sebagai lembaga legislatif. Ia hanya sebatas lembaga konsultasi Gebernur jenderal.

Partai politik di Indonesia mulai berdiri setelah proklamasi kemerdekaan RI, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 sebagaimana disebutkan di atas. Berdasarkan maklumat tersebut berdirilah partai-partai politik, sehingga Indonesia telah meninggalkan sistem partai tunggal dan menuju sistem multi partai. Berdirilah partai-partai politik seperti masyumi, PKI, PNI, Partindo dll. Akan tetapi partai-partai tersebut yang setadinya akan menjadi peserta pemilu tahun 1946, gagal diselenggarakan karena masih terjadi revolusi fisik. Pemilu pertama baru dapat dikasanakan pada tahun 1955 pada masa perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi, dengan berdasarkan UUD 1950 dan UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu. Pemilu tersebut untuk memilih anggota Konstituante. Pada pemilu tersebut diikuti peserta pemilu dari partai politik dan perorangan yang semuanya berjumlah 28 peserta pemilu dengan 100 tanda gambar. Peserta pemilu dan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

NO	NAMA PARTAI	PERSENTASE SUARA	KURSI	NO	NAMA PARTAI	PERSENTASE SUARA	KURSI
1	PNI	22,3	57	16	Partai Murba	0,5	2
2	Masyumi	20,9	44	17	Baperki	0,5	1
3	NU	18,4	45	18	PIR Wongsonegoro	0,5	1
4	PKI	16,4	39	19	Gerinda	0,4	1
5	PSII	2,9	8	20	Permai	0,4	1
6	Parkindo	2,6	8	21	Partai Persatuan Dayak	0,4	1
7	Partai Katolik	2,0	6	22	PIR-Hazairin	0,3	1
8	PSI	2,0	5	23	PPTI	0,2	1
9	IPKI	1,4	4	24	AKUI	0,2	1
10	PERTI	1,3	4	25	PRD	0,2	1
11	PRN	0,6	2	26	PRIM	0,2	1
12	Partai Buruh	0,6	2	27	Acoma	0,2	1
13	GPPS	0,6	2	28	R.Soejono Prawirosoedarso	0,1	1
14	PRI	0,5	2	29	Partai lain, dan individu	2,7	-
15	PPPRI	0,5	2		JUMLAH	100,0	257

Sumber: Herbert Feith, 1971

Anggota Konstituante hasil pemilu tersebut dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juili 1959. Pasca Dekrit Indonesia memasuki Demokrasi Terpimpin, dimana Presiden Soekarno membentuk DPRS/MPRS, DPA dan Dewan Nasional. Dewan nasional terdiri dari golongan fungsional sebanyak 40 orang. Golongan fungsional tersebut seperti  golongan buruh, tani, pengusaha, wanita, pemuda, wakil-wakil berbagai agama, wakil daerah dan wakil ABRI.9 Demokrasi Terpimpin berakhir dengan munculnya peristiwa Gestapu/G 30 S PKI, kemudian Demokrasi Indonesia memasuki Demokrasi Pancasila yang diprakarsai Rejim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Presiden Soeharto yang ditetapkan Presiden melalui TAP MPRS tahun 1967, setadinya akan melakukan percepatan penyederhaan partai politik, namun mendapat tantangan keras dari partai-partai politik, sehingga tetap menggunakan sistem multipartai. Maka pada pemilu pertama di Era Orde Baru  tahun 1971 dengan berdasarkan UU NO. 15/1969 tentang Pemilu. Pemilu 1971 diikuti 9 partai politik dan Golongan Karya, jadi 10 peserta pemilu, dengan perolehan kursi, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:10

NO	NAMA PARTAI	PERSENTASE SUARA	KURSI	NO	NAMA PARTAI	PERSENTASE SUARA	KURSI
1	Golkar	62,82	236	6	KATOLIK	1,10	3
2	PNI	6,93	20	7	NU	18,68	58
3	IPKI	0,61	-	8	PARMUSI	5,36	24
4	MURBA	0,08	-	9	PSII	2,39	10
5	PARKINDO	1,34	7	10	PERTI	0,69	2

 Tabel 2

Sumber: Miriam Budiardjo, 2008

Sedangkan pemilu selanjutnya mulai pemilu tahun 1977 sampai dengan pemilu 1997, pemerintahan Orde Baru berhasil melakukan penyederhaan partai, sehingga setiap pemilu hanya diikuti tiga peserta pemilu yakni dua partai politik dan Golkar,¹¹ perolehannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

NO	Partai Politik	Tahun Pelaksanaan Pemilu
		1977	1982	1987	1992	1997
1	Golkar	232	242	299	282	325
2	PPP	99	94	67	62	89
3	PDI	29	24	40	50	11
	JUMLAH	360	360	400	400	425

Sumber: Syamsuddin Haris, 1998

Pasca jatuhnya rejim Orde Baru pada tahun 1998, kemudian dilakukan percepatan pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan UU Politik. Berdasarkan hasil perubahan tersebut Indonesia kembali kepada sistem multipartai dengan berdasarkan UU No 2/1999 tentang Partai Politik, UU No. 3/1999 tentang Pemilu dan UU No 4/1999 tentang Susduk. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 Partai politik dari jumlah partai politik yang mendaftarkan ke Departemen Kehakiman sebanyak 141 partai politik. Ke 48 Partai politik peserta pemilu 1999 dengan perolehan suara sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI	NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	PDIP	35.689.073	154	26	Partai Republik	328.564	-
2	Golkar	23.741.749	120	27	Partai MKGR	204.204	-
3	PPP	11.329.905	59	28	PIB	192.712	-
4	PKB	13.336.982	51	29	Partai Suni	180.167	-
5	PAN	7.528.956	35	30	PCD	168.087	-
6	PBB	2.049.708	13	31	PSII 1905	152.820	-
7	Partai Keadilan	1.436.565	6	32	Masyumi Baru	152.589	-
8	PKP	1.065.686	6	33	PNBI	149.136	-
9	PNU	679.179	3	34	PUDI	140.980	-
10	PDKB	550.846	3	35	PBN	140.980	-
11	PBI	364.291	3	36	PKM	104.385	-
12	PDI	345.720	2	37	PND	96.984	-
13	PP	655.052	1	38	PADI	85.838	-
14	PDR	427.854	1	39	PRD	78.730	-
15	PSII	375.920	1	40	PPI	63.934	-
16	PNIFrontMarhaenisme	365.176	1	41	PID	62.901	-
17	IPKI	328.654	1	42	Murba	62.06	-
18	PKU	300.064	1	43	SPSI	61.105	-
19	Masyumi	456.718	1	44	PUMI	49.839	-
20	PKD	216.675	1	45	PSP	49.807	-
21	PNI Supeni	377.137	-	46	PARI	54.790	-
22	Krisna	369.719	-	47	PILAR	40.517	-
23	Patai KAMI	289.489	-	48	PNI Masa Marhaen	345.629	1
24	PUI	269.309	-		JUMLAH	105.786.661	462
25	PAY	213.979	-

Sumber: KPU, 1999

Pada pemilu 2004, dilakukan kembali revisi UU politik, yakni dengan menggunakan UU No. 31/2002 tentang partai politik, UU No. 12/2003 tentang pemilu. Menjelang pemilu 2004 jumlah partai politik semakin banyak dengan jumlah partai politik yang mendaftarkan ke Departemen Kehakiman sebanyak 237 Partai politik, kemudian yang dapat mengikuti seleksi di KPU hanya 50 partai saja. Selanjutnya berdasarkan seleksi KPU dari 50 partai politik, yang lolos menjadi partai politik peserta pemilu 2004 sebanyak 24 partai politik. Perolehan suara dan kursi masing-amsing partai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5

NO	NAMA PARTAI	PERSENTASE SUARA	KURSI	NO	NAMA PARTAI	PERSENTASE SUARA	KURSI
1	Partai-Golkar	21,58	127	13	PPDK	1,16	4
2	PDI-P	18,53	109	14	PNBK	1,08	-
3	PKB	10,57	52	15	Partai PP	0,95	-
4	PPP	9,15	58	16	PNI Marhaenis	0,81	1
5	Partai Demokrat	7,45	56	17	PPNUI	0,79	-
6	PKS	7,34	45	18	Partai Pelopor	0,77	3
7	PAN	6,44	53	19	Partai PDI	0,75	1
8	PBB	2,62	11	20	Partai Merdeka	0,74	-
9	PBR	2,44	14	21	PSI	0,60	-
10	PDS	2,13	13	22	Partai PIB	0,59	-
11	PKPB	2,11	2	23	PPD	0,58	-
12	PKPI	1,26	1	24	PBSD	0,56	-
					JUMLAH	100	550

Sumber: KPU 2004

Sedangkan pemilu tahun 2009, terjadi revisi UU Pemilu kembali dengan munculnya UU No. 10/2008, dimana terjadi perubahan dihapuskannya electoral threshold (ET) diganti dengan Parlementary Threshold (PT). Ketetapan tersebut mengatur bahwa partai politik yang dapat menduduki kursi di DPR RI adalah partai politik yang memiliki 2,5% suara secara nasional. Sedangkan untuk pencalonan Presiden didukung partai atau gabungan partai minimal 20% kursi di DPR RI atau 25% suara secara nasional. Berdasarkan ketetapan tersebut partai-partai yang pada pemilu 2004 gagal memenuhi ET, dapat secara otomatis mengikuti kembali di pemilu 2009, sehingga jumlah partai peserta pemilu sebanyak 44 partai politik yang terdiri dari 38 parta secara nasional dan 6 partai lokal khusus di Propinsi Nangroe Aceh (NAD). Perolehan suara tiap-tiap partai dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6

NO	NAMA PARTAI	PERSENTASE SUARA	KURSI	NO	NAMA PARTAI	PERSENTASE SUARA	KURSI
1	Partai Hanura	3,77	18	21	RepublikaN	0,64	-
2	PKPB	1,40	-	22	Partai Pelopor	0,33	-
3	PPPI	0,72	-	23	Golkar	14,45	107
4	PPRN	1,21	-	24	PPP	5,32	37
5	Gerindra	4,46	26	25	PDS	1,48	-
6	Barnas	0,73	-	26	PNBK	0,45	-
7	PKPI	0,90	-	27	PBB	1,79	-
8	PKS	7,88	57	28	PDI-P	14,03	95
9	PAN	6,01	43	29	PBR	1,21	-
10	PPIB	0,19	-	30	Partai Ptriot	0,53	-
11	Partai Kedaulatan	0,42	-	31	Demokrat	20,85	150
12	PPD	0,53	-	32	PDKI	0,31	-
13	PKB	4,94	27	33	PIS	0,31	-
14	PPI	0,40	-	34	PKNU	1,43	-
15	PNI Marhaenisme	0,30	-	35	Partai Merdeka	0,11	-
16	PDP	0,86	-	36	PPNUI	0,14	-
17	Pakar Pangan	0,34	-	37	PSI	0,14	-
18	PMB	0,40	-	38	Partai Buruh	0,25	-
19	PPDI	0,13	-		JUMLAH	100	560
20	PDK	0,64	-

Sumber: KPU 2009

Artikel Terkait: